Dr. Hufron., SH., MH.

DISAMPAIKAN PADA ACARA “PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
RABU, 23 SEPTEMBER 2020

Pendidikan Tinggi Hukum

• Saya mulai dari suatu pertanyaan, “apakah Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia merupakan Pendidikan Akademik atau Pendidikan Profesi ?”
• Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, Sarjana Hukum (SH), Magister Hukum (MH), dan Doktor Ilmu Hukum (DIH)
• Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana  yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Contoh : Pendidikan Kenotariatan. Mahasiswa Lulus Sarjana Hukum (SH), melanjutnya Studi  Program Kenotariatan, dengan Gelar, MKn. Lulus Sarjana Hukum (SH)  mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), dilanjutkan Ujian Profesi Advokat (UPA).Apabila ybs lulus UPA, maka dilanjutkan magang di kantor Advokat atau Firma Hukum, baru dilakukan sumpah/pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
• Jika diperhatikan pengertian, Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana, misalnya Sarjana Hukum, tentu tujuannya diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan hukum.
• Karena tujuan Program Studi Strata I, Ilmu Hukum (SI Hukum) adalah diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan hukum, yang sifatnya teori, asas dan hukum positif. Maka lulusan SI hukum, tidak serta-merta SIAP PAKAI atau SIAP KERJA, sebagaimana dikeluhkan PENGGUNA JASA LULUSAN SARJANA HUKUM selama ini
• Apabila dikehendaki Lulusan Sarjana Hukum, langsung SIAP PAKAI dan SIAP KERJA, maka model pendidikan hukum yang dipilih seharusnya PENDIDIKAN PROFESI, bukan PENDIDIKAN AKADEMIK
• Perancang UU Sistem Pendidikan Nasional termasuk Pendidikan Tinggi Hukum, tampaknya memilih pendidikan tinggi hukum SI sebagai Pendidikan Akademik, Namun apabila lulusan yang bersangkutan ingin memiliki keahlian khusus, maka harus mengikuti Pendidikan Lanjutan, yaitu Pendidikan Profesi. Misalnya, Profesi Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim, Notaris, mediator, kurator, dan sebagainya
• Dalam rangka mempersiapkan Lulusan Mahasiswa Hukum SIAP LATIH dan SIAP Kerja sejak 1993 Kurikulum Ilmu Hukum (SI) mewajibkan setiap Program Studi Ilmu Hukum memiliki LABORATORIUM HUKUM.
• Adapun fungsi LABORATORIUM HUKUM, sebagai latihan mahasiswa untuk: 1.Kemahiran berlitigasi (sebagai hakim, jaksa, advokat) melalui Peradilan Semu (Mood Court) 2.Kemahiran non-litigasi (melalui latihan negoisasi, mediasi, menyusun kontrak & peraturan) Kemahiran memberikan bantuan hukum kepada orang tidak mampu, melalui Unit Konsultasi & Bantuan Hukum (UKBH).

Pendidikan Tinggi Hukum & Merdeka Belajar, Kampus Merdeka / MBKD

• Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
• Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studibaru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di Luar PT.

Contoh Kegiatan Mahasiswa yang Dapat Dilakukan Diluar Kampus

Penjelasan Kegiatan Diluar Kampus

Contoh Proses Belajar Kampus Merdeka

MATA KULIAH DIAMBIL DI PRODI LAIN DI DALAM UNTAG SURABAYA

BENTUK PEMBELAJARAN DILUAR KAMPUS

FAKTA MAHASISWA  HUKUM

1. Mahasiswa Hukum Bukan Anak Hafalan
2. Mahasiswa Hukum Mampu Memecahkan Berbagai Masalah
3. Mahasiswa tidak Kalah Pintar dengan Anak IPA
4. Mahasiswa Hukum Berpengetahuan Luas
5. Mahasiswa Hukum memiliki karakter Pemberani

PROSPEK KARIER LULUSAN SARJANA HUKUM

1. Advokat/Konsultan Hukum – orang yg berprofesi memberi jasa layanan hukum, baik di dlm maupun di luar pengadilan
2. Notaris/PPAT – Merumuskan kontrak Atau akte tentang harta kakayaan/tanah
3. Polisi – Aparatur penegak hukum yang menjalankan fungsi penyidikan
4. Jaksa – Aparatur penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan
5. Jaksa – Aparatur penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan
6. Dosenhukum – mendidik dan mengajarkan bidang /ilmu hukum
7. Legislatave Drafter – merancang peraturan Perundang-undangan
8. Bagian Personalia atau HRD –Human Resource Departement adalah bertugas untuk membuat atau mengevaluasi berbagai aturan perusahaan maupun kontrak-kontrak perusahaan
9. Auditor Hukum/Legal Auditor –melakukan audit dari segi hukum terhadap legalitas perusahaan, transaksi maupun aset-aset perusahaan termasuk HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual)
10. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas di Pengadilan
11. Analis Hukum – melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah atau pemerintahan terkait pelayanan publik
12. Diplomat – lulusan Sarjana Hukum juga bisa berkarier menjadi diplomat. Biasanya, mahasiswa yang berminat menjadi Diplomat, mengambil konsentrasi Hukum Internasional
13. Staff Legal/ Bagian Hukum –di Pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah
14. Pejabat Lelang Negara di Kementerian Keuangan – orang yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang
15. Peneliti Hukum – peneliti bidang hukum di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAPAN (Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional), Dewan Riset Nasional, maupun  BALITBANGDA (Badan Penelitian & Pengembangan Daerah), dl