MK Pisahkan Pemilu: Akal-akalan Demokrasi atau Perbaikan Sistem
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilu daerah tahun 2029, memunculkan reaksi pro kontra di tengah masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang menolak keputusan MK tersebut. Lantas seperti apa pandangan pakar hukum tata negara terkait putusan MK ini? Prof Dr Hufron SH., MH., pakar hukum tata negara, di Surabaya menyebutkan […]
Pendapat Ahli Hukum dalam Pansus DPRD Kab. Mojokerto
Dr. Hufron, SH., MH. berkesempatan lagi untuk menjadi Pendapat Ahli Hukum dalam Pansus DPRD Kab. Mojokerto dlm Pembentukan Raperda BPR Majatama (Senin 26/05/2025)
PRO-KONTRA Penahan Ijazah terhadap Karyawan
BERITA KORAN JAWAPOS – Narasumber Dr. Hufron, SH.,MH.
Mengenal OSS dan KBLI dalam Pendirian dan Perizinan Usaha: Panduan Lengkap untuk Pelaku Usaha
Artikel 09/05/2025 , Penulis: Miftakhul Shodikin, SH., MH. Dalam iklim usaha modern, perizinan menjadi faktor penentu dalam legalitas dan keberlanjutan operasional sebuah entitas bisnis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/BKPM telah mengembangkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus berbagai jenis izin secara daring, […]
LANGKAH HUKUM JIKA PESANGON DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
Artikel 07/05/2025, Penulis: Revita P., S.H Pesangon merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja atau karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan situasi yang dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, baik karena alasan efisiensi perusahaan, perubahan kebijakan bisnis, maupun faktor lainnya. Dalam hal […]
Wanprestasi oleh BUMN terhadap Perusahaan Vendor dalam Kerja Sama Operasi (KSO): Analisis Hukum dan Regulasi Terkait
Artikel 07/05/2025, Penulis: Ikra A. G., S.H. PendahuluanKerja Sama Operasi (KSO) adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dalam suatu proyek tanpa membentuk badan hukum baru. Dalam praktiknya, KSO sering terjadi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan vendor yang menyediakan barang atau jasa. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan wanprestasi yang dilakukan […]
HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA: Bentuk Usaha, Kegiatan Bisnis, dan Regulasi
Artikel 07/05/2025, Penulis: Miftakhul Shodikin,S.H., M.H. Sejak era kolonial, konsep perusahaan telah menjadi bagian integral dalam dinamika ekonomi dan hukum di Indonesia. Hukum perusahaan berkembang seiring dengan perubahan sistem ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan usaha. Pada masa Hindia Belanda, ketentuan mengenai perusahaan masih berlandaskan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD), yang mengadopsi […]
HAK GUGAT RUMAH SAKIT
Artikel 07/05/2025, Penulis: Revita P., S.H. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan selanjutnya disebut UU Nomor 17/2023 mengartikan bahwa, Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan […]
Apa sih Perbedaan Penyuapan, Gratifikasi, dan Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi??
Artikel 07/05/2025, Penulis: Ikra A. G., S.H. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, korupsi mencakup berbagai tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tiga istilah yang sering muncul dalam tindak pidana korupsi adalah “penyuapan”, “gratifikasi”, dan “pencucian uang”. Meskipun ketiganya berkaitan dengan korupsi, […]
