Berawal dari pengaturan persyaratan Bacaleg dalam UU Pemilu No7/2018 yg dipandang diskriminatif, jika dibandingkan dengan persyaratan Bakan Calon Presiden dan Wakil Presien, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi.Sebaliknya untuk salah satu syarat Bacaleg adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, […]

Secara normatif sebagaimana diatur Pasal 280 huruf h UU No. 17/2017 tentang Pemilu bahwa Dilarang kampanye menggunakan fasilias pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah. Dalam UU tidak dijelaskan, tempat pendidikan dimaksud, pendidikan jalur formal atau jalur non formal? Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah atau termasuk Pendidikan Tinggi? Karena tidak adanya elaborasi yg jelas dan lengkap, maka […]