Kantor Advokat Surabaya “HUFRON & RUBAIE”
Artikel 06/010/20
Konsep Omnibus Law memang belum familiar diterapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, jadi yuk cari tahu apa saja yang perlu diketahui tentang Omnibus Law?
Apa itu Omnibus Law?
” Omnibus Law atau Omnibus bill adalah sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.” Menurut Bryan A Garner, dalam Black Law Dictionary Ninth Edition
OMNIBUS LAW Prioritas 2020 :
- RUU tentang perubahan atas UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan atau RUU tentang Sistem kesehatan Nasional
- RUU tentang kefarmaian
- RUU tentang Cipta lapangan Kerja
- RUU tentang Ibukoya Negara.
SATGAS OMNIBUS LAW :
Satgas bersama pemerintah dan Kadin terkait omnibus law dibentuk dalam rangka melaksanakan konsultasi publik omnibus law penciptaan lapangan kerja dan perpajakan. Satgas bertugas:
- melakukan konsultasi publik omnibus law penciptaan lapangan kerja dan perpajakan
- melakukan investarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan omnibus law hasil konsultasi publik, dan..
- melaksanakan tugas terkait lainnya sesaui arahan menteri koordinator bidang perekonomian dalam rangka konsultasi publik omnibus law.
OMNIBUS LAW DI DAERAH :
Omnibus law pada dasarnya dapat diadopsi, baik dalam peraturan di tingkat daerah. sebagai contoh, senat negara bagian Minnesota membahas dan mengesahkan Omnibus tax bill of 2019 (ketentuan semesta mengenai perpajakan). padahal dalam konteks perpajakan, kongres Amerika Seriakt jga fairtax act of 2019.
Pembentukan Omnibus Law di daerah tetaptunduk pada ketentuan pembentukan peraturan daerah dalam UU 12/2011 dan perubahannya.
Credit @hukum_onlien