Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus mampu memulihkan kerugian negara melalui perampasan aset yang efektif.” Dalam dinamika kejahatan modern, pendekatan konvensional tidak lagi cukup. Diperlukan keberanian untuk merekonstruksi paradigma beralih dari sekadar *follow the suspect* menuju *follow the money*. Namun, setiap langkah tetap harus berpijak pada konstitusi: menjaga keadilan, melindungi hak, […]

MENATA ULANG PARADIGMA PERAMPASAN ASET Ketika pelaku tak tersentuh hukum, haruskah aset hasil kejahatan ikut lolos? Selama ini, perampasan aset masih bergantung pada putusan pidana. Padahal, kejahatan modern tidak selalu memberi ruang bagi hukum untuk mengejar pelakunya. Akibatnya, aset hasil kejahatan sering tetap aman meski asal-usulnya jelas merugikan negara.Sudah saatnya hukum beralih dari *follow the […]

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kembali menyelenggarakan Seminar Nasional & Call for Paper Hukum dan Pancasila Vol. 6 Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kembali menyelenggarakan Seminar Nasional & Call for Paper Hukum dan Pancasila Vol. 6 Tahun 2026 dengan tema:✨ “Reaktualisasi Konstitusionalisme Berbasis Nilai-Nilai Pancasila” Kegiatan ini menjadi ruang […]

Prof. Dr. Hufron., SH, MH. Managing Partner Hufron & Rubaie Law Firm Menyampaikan bahwa, Pasal 218 dan Pasal 240 KUHP Baru, mengatur pemidanaan terhadap penyerangan harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap lembaga negara.