Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Hufron, SH., MH: Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan
Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum disampaikan pada Sidang Terbuka Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (16/09/2025) Download File Pidato Selengkapnya dilink bawah ini ya!! http://www.advocates.id/wp-content/uploads/2025/09/Orasi-Ilmiah-Prof.-Dr.-Hufron-SH.-M.H-Urgensi-Pembentukan-Undang-Undang-Lembaga-Kepresidenan_11zon-1.pdf
Tanggapan Soal Independensi Mahkamah Konstitusi Soal Batasan Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Wacana Kedua Sisi
Saksikan kami nanti sore di Live IG bersama KlinikHukum Pembahasan “Tindak Pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden”
Kasus Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
PRANK KDRT dan KDRT, Bagaimana Hukumnya?
Kantor Advokat HUFRON & RUBAIE Artikel 12/10/22 Belakangan ramai di twitter soal dugaan KDRT yang melibatkan pasangan artis yang memiliki banyak penggemar, selain itu, ada pula kabar pasangan artis yang membuat laporan KDRT Palsu. Yuk, mari kita kenali bagaimana KDRT dari sudut pandang hukum di Indonesia? dan bagaimana jika ada yang membuat konten prank laporan […]
Buku Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia
Buku “KONSEP PENGATURAN KEWENANGAN & PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA” Penulis: Dr. Hufron, SH., MH & Dr. Hadi Husodo Tjandra SH., MHPenerbit: jejakpustaka | Surabaya, Juli 2022 Spill, mengenai buku ini yang membahas soal kedudukan, kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia, baik sebelum dan terutama sesudah amandemen UUD NRI TAHUN 1945 dalam tinjauan dan kerangka historis, […]
Sebut Tak Ada Alasan Kuat Untuk Penundaan PEMILU 2024
Berita Hukum, Pemilu 2024 | Artikel ini sudah tayang di tvonenews.com pada hari Rabu, 2 Maret 2022 Kantor Advokat HUFRON & RUBAIE Pakar Hukum Tata Negara Untag Surabaya Sebut Tak Ada Alasan Kuat Penundaan Pemilu – Wacana penundaan pemilu 2024 yang digulirkan elit partai politik terus menuai polemik. Pakar hukum tata negara Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) […]