Artikel 07/05/2025

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, korupsi mencakup berbagai tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tiga istilah yang sering muncul dalam tindak pidana korupsi adalah “penyuapan”, “gratifikasi”, dan “pencucian uang”. Meskipun ketiganya berkaitan dengan korupsi, masing-masing memiliki definisi, unsur, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Artikel ini akan membahas perbedaan ketiganya serta dasar hukum yang mengaturnya berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru di Indonesia.

1. Penyuapan Penyuapan adalah tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi tindakan atau keputusan orang tersebut dalam menjalankan tugas atau wewenangnya. Penyuapan dapat terjadi di sektor publik maupun privat. Unsur-unsur Penyuapan: Ada pemberian atau janji berupa uang, barang, atau bentuk lainnya.Pemberian atau janji tersebut ditujukan kepada pejabat publik, penyelenggara negara, atau pihak lain yang memiliki kewenangan.

Tujuannya adalah memengaruhi keputusan atau tindakan yang terkait dengan jabatan atau kewenangan tersebut.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5, 6, 12, dan 13).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 209, 210, dan 423.Contoh Kasus:Seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat pemerintah agar proyek tender dimenangkan oleh perusahaannya.

2. GratifikasiGratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, atau bentuk lainnya, yang diterima oleh pejabat publik atau penyelenggara negara dalam hubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Unsur-unsur Gratifikasi: Ada pemberian dalam bentuk apa pun.Pemberian tersebut diterima oleh pejabat publik atau penyelenggara negara.Pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki.Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12B).Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara.Perbedaan dengan Penyuapan: Gratifikasi tidak selalu melibatkan permintaan atau janji dari penerima. Gratifikasi bisa diberikan secara sukarela oleh pemberi, tetapi tetap dianggap melanggar hukum jika terkait dengan jabatan. Contoh Kasus: Seorang kontraktor memberikan hadiah liburan ke luar negeri kepada pejabat pemerintah sebagai ucapan terima kasih atas proyek yang telah diselesaikan.

3. Pencucian Uang (Money Laundering)Pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal (seperti dari korupsi, narkotika, atau kejahatan lainnya) agar uang tersebut terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Unsur-unsur Pencucian Uang:Ada dana atau aset yang berasal dari tindak pidana.Dilakukan upaya untuk menyembunyikan atau mengubah asal-usul dana atau aset tersebut.Tujuannya adalah agar dana atau aset tersebut terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah.Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (terkait dengan uang hasil korupsi). Contoh Kasus: Seorang koruptor menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli properti atas nama orang lain, kemudian menjual properti tersebut agar uangnya terlihat berasal dari penjualan properti.

Perbedaan Utama Antara Penyuapan, Gratifikasi, dan Pencucian Uang

1. Tujuan: Penyuapan: Memengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Gratifikasi: Pemberian yang terkait dengan jabatan, tanpa selalu ada permintaan. Pencucian Uang: Menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan.

2. Bentuk: Penyuapan: Uang, barang, atau janji. Gratifikasi: Hadiah, diskon, fasilitas, atau bentuk lainnya. Pencucian Uang: Pengalihan, penyamaran, atau investasi dana ilegal.3. Pihak Terlibat: Penyuapan dan Gratifikasi : Melibatkan pemberi dan penerima (biasanya pejabat publik). Pencucian Uang : Melibatkan pelaku kejahatan dan pihak yang membantu proses penyamaran dana.

Kesimpulan Penyuapan, gratifikasi, dan pencucian uang adalah tiga bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum berbeda. Penyuapan lebih fokus pada upaya memengaruhi keputusan, gratifikasi terkait dengan pemberian yang berkaitan dengan jabatan, dan pencucian uang bertujuan menyamarkan asal-usul dana ilegal. Pemahaman yang baik tentang ketiganya penting untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan regulasi yang semakin ketat, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisir untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.